Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke SMK 2 Cikarang Utara . Foto : Anne/mr

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai perlu ada terobosan baru dalam dunia pendidikan vokasi, salah satunya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Mengingat, saat ini lulusan pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum mampu terserap oleh dunia industri dengan optimal. 

“Percepatan disrupsi begitu sangat luar biasa, karena itu butuh penyesuaian-penyesuaian yang cepat. Dunia pendidikan dan industri perlu kolaborasi sehingga tercipta link and match antara lulusan yang dihasilkan dan kebutuhan industri,” kata Syaiful usai berkunjung ke Kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat, Senin (09/12/19). Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI diterima langsung Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja berserta jajaran.

Politisi F-PKB ini menuturkan revitalisasi pendidikan untuk menghadapi industri 4.0 perlu dilakukan secepatnya. Revitalisasi pendidikan yang dimaksud meliputi sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi, tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai yang dibutuhkan. Selain itu, pendidikan karakter juga perlu diperkuat.  “Pendidikan karakter ini harus dapat porsi yang lebih dari kurikulum kita dan memang harus diperkuat dari jenjang Pendidikan dasar,” ungkapnya.

Syaiful juga setuju dengan wacana penghapusan Ujian Nasional (UN), khususnya bagi pelajar SMK. Menurutnya, standar kelulusan vokasi bisa digantikan dengan praktikum sehingga menghasilkan lulusan vokasi yang siap kerja dan berdaya saing. Ia menambahkan, hal tersebut juga merupakan aspirasi dari pelaku industri atau stakeholder. Pasalnya, kerap kali lulusan vokasi dianggap belum mampu bekerja, karenanya perusahaan perlu melakukan On the Job Training (OJT) kepada mereka.

Hal senada disampaikan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, ia menuturkan saat ini terdapat lebih dari 6.700 perusahaan di Kabupaten Bekasi. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal. “Belum lagi mayoritas pekerja di sini berasal dari luar daerah. Jadi, ada semacam ketimpangan terhadap pribumi. Ini salah satu concern kami, bagaimana menekan angka pengangguran bahkan ini masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kami,” paparnya.

Ia mengusulkan agar SMK diberikan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan industri supaya anak didiknya dibekali wawasan dan diharapkan mampu bersaing dengan para lulusan dari luar daerah. Ia juga berharap Komisi X DPR RI memperjuangkan optimalisasi Dana Alokasi Khusus yang saat ini belum menyentuh pembangunan fisik, khususnya infrastruktur pendidikan. Rangkaian acara diakhiri dengan peninjauan SMK 2 Cikarang Utara dan SMK Mitra Industri MM2100 untuk melihat secara langsung sarpras dan kegiatan belajar mengajar para siswa-siswi. (ann/sf)